Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Menurut Undang-undang Nomor No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, komposisi keanggotaan KPUKabupaten/Kota terdiri dari 5 orang dan harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sedangkan masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 15/SK/KPU/Tahun 2010, tentang Tugas dan wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU, disebutkan mengenai Tugas dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu, meliputi :

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,PPLN dan KPPSLN;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarkaan, dan mengendalikan semua Tahapan;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
7. Menetapkan peserta pemilu;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
10. Menertibkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
11. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilah Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
13. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
14. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
15. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawasli;
16. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU dan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
18. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(Visited 490 times, 2 visits today)